perpres pengadaan barang dan jasa 2018. Seiring untuk mewujudkan good governance, pembenahan di bidang pengadaan barang dan jasa terus menerus diupayakan. perpres pengadaan barang dan jasa 2018

000. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. 2r. Jenis Pengadaan Barang/jasa Sesuai Perpres No. Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. (2) Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengadaan barang/jasa pemerintah. PERPRES No. 16/2018 (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: a. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (UKPBJ)/Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Dalam melakukan kegiatan pengadaan barang atau jasa, perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi yaitu: [3] berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (“ULP”)/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna. pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 16 Tahun 2018 dibagi menjadi 4 kelompok besar: 1. Metode pemilihan penyedia merupakan salah satu dari proses pelaksanaan pengadaan yang ditetapkan pada tahapan perencanaan. PERPRES No. Pada Perpres No 16 Tahun 2018, repeat order dapat dilakukan dalam pekerjaan jasa konsultasi (terdapat dalam pasal 41) dengan ketentuan permintaan berulang tidak lebih. Tepat tanggal 2 Juli 2018, LKPP akhirnya meluncurkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peran APIP harus bisa. BarangPejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10. 11Tahun 2016 tenytang Program Penyusunan Peraturan PresidenTahun 2016, mengamanatkan Perubahan Peraturan Presiden. T. Kronologi. 16 Tahun 2018 dan juga sekaligus salah satu dari 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PERPRES No. Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. Pengadaan Barang/jasa Pemerintah - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. E. setneg. 20 October 2020. Perpres No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Silakan mengunduh (Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui tautan ini)PERPRES: Nomor: 16: Tahun: 2018: Nama Peraturan: PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN. (5) Identifikasi kebutuhan barang/jasa. PRES IDEN REPUBLIK lNDONESIA-5-Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 3. (8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk: a. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) yang pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 16 Tahun 2018 pengganti Perpres No. 22. Perpres 54/2010 dan Perubahannya menegaskan bahwa pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan dan diakhiri dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat. KONTRAK PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH MENURUT PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018. 16 Tahun 2018 Pasal 33 :(1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas. peraturan presiden nomor 16 tahun 2018Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD. Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Jenis pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Perpres 16/2018 dibagi menjadi 4 kelompok besar : Barang; Pekerjaan Konstruksi; Jasa Konsultasi; Jasa lainnya; Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . Dalam Perpres 16 tahun. perubahannya serta Perpres 16/2018 dan perubahannya. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan. Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. yang sesungguhnya adalah ketika seorang PPK mampu melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa dengan bukti sertifikat. Bukan untuk pengadaan barang, jasa lainnya atau konsultansi. Perpres 12/2021 dapat dilaksanakan dengan sekaligus memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum, maka PerLKPP 8/2018 perlu disempurnakan. Keputusan Presiden No. 12, LN. 54 Tahun 2010. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; ABSTRAK: Dalam rangka mendukung terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai penggerak utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, perlu menyempurnakan organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mulai menggelar webinar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah secara daring kepada para pemangku kepentingan. 16/2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TIM 15 ITBANKO JAK ARTA PUSAT Elizabeth Hotmaulitua - Hidayatul Sakinah - Tri Wijayanti. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengubah : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. Pada tahun 2018, telah disahkan Perpres 1 6 Tahun 2018 tentang pengadaan barang. bahwa untuk penyesuaian pengaturan penggunaan. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Umum. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33,. com - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa akan berlaku efektif mulai 1 Juli 2018. PRES IDEN REPUBLIK lNDONESIA-5-Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak. Si kami sampaikan. Pokja Pemilihan dalam Perpres 16 Tahun 2018 #1. Ahli pengadaan barang dan jasa, Setya Budi Arianta, menjelaskan pinjam bendera melanggar tiga ketentuan. Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3: a. T. Government & Nonprofit. Perpres Nomor 16 Tahun 2018. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12. (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. 1 6 Tahun 2018 serta Perka LKPP yang . (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak. (PERPRES) tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ditetapkan Tanggal. Kemudian PA dapat melimpahkan kewenangan. UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Badan / Pengarang: Indonesia. c. Bunyi dalam Pasal 27 Perpres 16/2018. Jenis pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Perpres 16/2018 dibagi menjadi 4 kelompok besar : Barang; Pekerjaan Konstruksi; Jasa Konsultasi; Jasa lainnya; Cara Pelaksanaan. Pengadaan. Pengadaan Barang/Jasa, BMN: Status Peraturan : berlaku : Bahasa : Bahasa Indonesia: Lokasi : Biro Hukum, Organisasi, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional: Bidang. 18b. 2021. perpres no. Diubah dengan : PERPRES No. pdf Unduh FilePendahuluan. merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTU. Tipe. Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Cara Pengadaan barang/jasa pada PBJP secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok yaitu melalui swakelola dan. Try Out Ujian PBJ secara online untuk mengukur tingkat pemahaman Anda pada Pengadaan Barang/Jasa sesuai Perpres 16 Tahun 2018. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); MGLK ONSS JR LG - 2 -. 19. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD. Berisi Peta Pikiran/Konsep dari Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya Perpres 12 tahun 2021. Catatan: Pengertian Pengadaan barang dan jasa (PBJ) berdasarkan Perpres 16 tahun 2018. 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), diketahui terdapat tugas yang memiliki pengertian yang sama dengan mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, yakni: Dalam Perpres, tugas ini merupakan salah satu dari tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Pengguna Anggaran (PA). Teks seperti ini : Perpres 16/2018 Teks seperti ini : Perpres 12/2021 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -1- 1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018. dan/atau b. pengadaan barang/jasa bab i ketentuan umum struktur perpres no 16/2018 15 bab 94 pasal bab iv perencanaan pengadaan babv persiapan pengadaan barang!jasa babvi pelaksanaan pengadaan barang/jasa melaluiswakelola babviii pengadaan kh usus • pengadaan • pengecuauan barang{jasa 01 luar negeri penelltlan • tender/seleksi. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah digunakan selama 8 tahun pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan K/L/D/I. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan). Tempat Penetapan. 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga. Modul ini disusun oleh Vina Da’watul Aropah, S. Peng adaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang isi dan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun. Simulasi. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Perpres 16/2018”) Di sisi lain, perusahaan swasta boleh saja mengadopsi ketentuan-ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah atau dalam hal ini Perpres 16/2018 dan perubahannya, namun tetap dengan mempertimbangkan proses bisnis swasta yang tentu saja berbeda. merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan. Artikel ini telah ditayangkan di Majalah Digital Mudjisantosa Share Pengadaan Edisi 3/2021 Artikel : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) Dengan. BPKP juga sudah menerbitkan peraturan Kepala BPKP tentang probity Audit. Youtube Channel (Sosialisasi, Prinsip, Etika Pbj). Tersedia versi baru. 5 3 Pasal 4 Perpres No. Kelembagaan PBJP dalam Keppres 80/2003 dan perubahannya berturut-turut dikenal dengan sebutan “panitia Pengadaan serta unit layanan pengadaan (procurement. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk pekerjaan yang persiapannya. Peraturan Presiden Nomor 16/2018 Tahun 2018 tentang . 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hasilny adalah kontrak pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi, memiliki karakteristik yang berbeda dengan kontrak komersial. PPHP adalah Pemeriksa Administratif Pengadaan Barang/Jasa (Perpres 16/2018) dan PPHP tidak sama dengan Pemeriksa Barang dalam administrasi pembayaran (Permendagri 13/2006). PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN. PRES IDEN REPUBLIK lNDONESIA-5-Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak. Menurutnya, 87 % lebih kasus-kasus korupsi terjadi di pengadaan barang dan jasa. Kami telah melakukan wawancara via telepon dengan Analis Hukum di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Publik Pascalis Jiwandono pada Selasa, 26 Oktober 2021 pukul 17. Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10. U. Peraturan Presiden (PERPRES)pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang dan jasa2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan 10 Peraturan LKPP (PerLKPP) baru sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Tahun. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33,. Penanganan keadaan darurat, menurut Perpres ini,. 2r. KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Syarat menjadi pokja: 1. Peraturan Lembaga LKPP 7/2018 ttg Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan. Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diundangkan Menkumham Yasonna H. UU Cipta Kerja dan Perpres tersebut juga mengatur ketentuan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD. Beranda. Back Jenis Dokumen. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-3-2. Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa Kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi:1 1. Nurul Angreliany Follow. Perhatikan diatas, ketentuannya adalah bagi UMK dan Koperasi adalah 40% dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jadi kalau APBD 2 Triliyun, maka Pengadaan Barang/Jasa yang dicadangkan buat UMK dan Koperasi adalah minimal 40% atau minimal 800 Milyar. 1. pengadaan barang dan jasa telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mulai berlaku Juli 2018. 16 Tahun 2018 Pasal 33 :(1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas. Pedoman bagi Pelaku Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sesuai. PERPRES NO. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama Pemerintah dengan badan usaha; b. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) diubah sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: Tetap 1. Perwakilan. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah : Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100. Matriks Perubahan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: DownloadLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mulai menggelar webinar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah secara daring kepada para pemangku kepentingan. ABSTRAK PERATURAN. 16. E-purchasing; dan c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2018. Modul ini disusun oleh Arif Rachman, ST. Perpres No. Tepat pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, LKPP akhirnya meluncurkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satunya adalah metode pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola yang sebelumnya terdiri dari 3 tipe menjadi 4 tipe swakelola dalam Perpres No. BPJN XX Pontianak. Peringatan hari buruh setiap tahunnya diwarnai dengan berbagai tuntutan oleh kaum pekerja, salah satunya adalah.